|
XL

Pencarian

Terpopuler

Berita Terkini

Balada Orang Moro-Moro

Senin, 25 Juni 2012 00:39:00 - oleh : Oki - views 1102

Balada Orang Moro-Moro

Judul : Terasing di Negeri Sendiri
Penulis : Oki Hajiansyah Wahab
Penerbit : Indepth Publishing, Bandar Lampung
Edisi : I, Juni 2012
Tebal : xxiv+90 halaman
ISBN : 978-602-9149-99-9
Harga : Rp 35.000

Pengalaman berbagai konflik pengelolaan sumber-sumber agraria seringkali berakhir dengan berbagai kisah terabaikannya hak-hak warga negara. Konflik agraria yang sedang berlangsung ini bukan hanya berdimensi kekerasan, tetapi mengakibatkan masyarakat kehilangan akses terhadap sumber-sumber agraria. Kerusakan struktur sosial masyarakat didasari atas ketimpangan struktur agraria dan kerusakan mutu ekologi.

Pandangan demikian disampaikan Oki dalam bukunya. Selain menyelesaikan studi doktornya, Oki selama enam tahun mengadvokasi masyarakat yang menempati kawasan Register 45, Mesuji, Lampung. Ia juga terlibat secara aktif dalam berbagai diskursus soal agraria. Artikelnya yang banyak menyoroti tentang hukum, kebijakan, dan masalah sosial lainnya tersebar di berbagai media. Oki pun pernah menerima beasiswa kursus HAM yang diselenggarakan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) dan Equitas, lembaga pendidikan HAM yang berpusat di Canada, pada 2008. Bulan lalu, ayah satu anak itu baru saja pulang dari Filipina mengikuti kursus perdamaian dan resolusi konflik.

Melalui buku ini, Oki memaparkan ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami masyarakat di Kawasan Register 45, Mesuji, Lampung. Ironisnya, ketidakadilan dan diskriminasi yang berujung hilangnya hak-hak warga negara telah berlangsung selama belasan tahun. Oki mencontohkan bagaimana 3.359 jiwa di Moro-Moro, Kabupaten Mesuji, Lampung (Sensus Penduduk 2010), hidup tanpa hak asasi secara penuh.

Sejak 1996 sampai sekarang, warga Moro-Moro tidak memiliki dokumen kependudukan. Pemerintah menilai mereka sebagai penduduk ilegal karena menempati kawasan hutan yang hak pengelolaannya dipegang oleh PT Silva Inhutani Lampung (SIL). Dampaknya, masyarakat disana tidak mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Padahal, KTP merupakan “organ vital” untuk memperoleh dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran. Dengan demikian, dapat dipastikan bagaimana nasib anak-anak disana yang lahir tanpa akta. Di Moro-Moro, jumlah balita mencapai 478 jiwa dan 539 anak usia sekolah.

Persoalan ini berimbas pada pelayanan kesehatan dan fasilitas publik bagi warga Moro-Moro. Mereka tidak bisa berobat ke puskemas atau rumah sakit lantaran tidak mempunyai KTP. Pasalnya, pihak rumah sakit kerap meminta KTP atau tanda pengenal kepada setiap pasien yang hendak berobat. Sebab itu, jangan heran bila kaum hawa disana biasanya meminta bantuan dukun beranak untuk proses persalinan.

Buku berjudul “Terasing di Negeri Sendiri” ini mendeskripsikan kematian seorang bayi yang bernama Bili Chandra sebagai dampak minimnya fasilitas kesehatan di Moro-Moro. Anak petani itu meninggal setelah bertahan hidup selama 58 hari. Seandainya, pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan di Moro-Moro, barangkali Bili masih bisa bernapas lebih panjang. Memang, maut di tangan Tuhan. Namun, negara mesti memberikan sarana dan prasarana kesehatan bagi warganya. Bukankah, konstitusi kita mengatur hal itu?

Selain kesehatan, fasilitas pendidikan juga tidak tersedia disana. Sekolah terdekat berjarak belasan kilometer dari Moro-Moro. Seiring berjalannya waktu, generasi penerus bangsa itu berguguran. Mereka merasa lelah menempuh jauhnya perjalanan. Akhirnya, masyarakat Moro-Moro secara swadaya membangun sekolah. Mereka menyadari arti penting pendidikan.

Dari berbagai persoalan yang timbul, hal menarik adalah hak politik warga Moro-Moro. Ketika Pemilu 2004, ribuan warga Moro-Moro terdaftar sebagai pemilih. Bahkan, mereka dilibatkan dalam Panitia Pemungutan Suara (PPS). Namun, siapa sangka Pemilu 2004 merupakan pemilu yang pertama sekaligus terakhir bagi Warga Moro-Moro. Sejak itu, mereka dilarang menggunakan hak politiknya. Buktinya, hak pilih mereka dipasung saat Pemilihan Bupati Mesuji pada 2011.

Alasannya sederhana, masyarakat Moro-Moro dianggap sebagai penduduk ilegal karena tidak mempunyai KTP. Padahal, meraka juga tidak memiliki KTP ketika Pemilu 2004. Kendati bukan penduduk, pemerintah tetap menyensus mereka pada 2010. Kompas edisi Senin, 9 Januari 2012, pernah memuat berita yang memaparkan penderitaan warga Moro-Moro karena tidak mempunyai KTP.

Sebenarnya, masyarakat Moro-Moro telah menempuh berbagai usaha untuk mendapatkan KTP. Mulai dari kantor lurah hingga istana negara telah mereka sambangi demi secarik kartu berukuran 8,5 x 5,5 centimeter tersebut. Bahkan, mereka pernah menginap di depan istana negara. Namun, berbagai usaha itu tak jua mengetuk pintu nurani para elite negeri ini.

Sepintas, memang terlihat sepele persoalan KTP. Namun, tak dinyana hal tersebut berimplikasi dalam kehidupan masyarakat Moro-Moro. Karena sepotong kartu, mereka tidak bisa menikmati fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya. Sebaliknya, desa tetangga Moro-Moro bisa menikmati semua itu. Ironis, bak terasing di negeri sendiri!.

Dalam buku ini, Oki membandingkan perlakuan yang dialami masyarakat Moro-Moro dengan masyarakat Tanah Merah, Jakarta. Menurut Oki, meski keduanya mendiami konflik agraria, masyarakat Tanah Merah selalu terlibat dalam proses pemilu. Selain itu, warga Tanah Merah masih mendapatkan akses layanan kesehatan dasar meski minimalis. Dari perbandingan tersebut, dapat diajukan pertanyaan: apakah hak-hak konstitusional warga negara dapat dikurangi hanya karena bertempat tinggal di tempat konflik?

Tidak ada orang yang ingin dilecehkan apalagi diperlakukan berbeda. Sebab, semua itu hanya menimbulkan ketidakadilan yang dapat menyulut apatisme publik terhadap elite kekuasaan. Setiap orang tentu ingin dihargai dan dipandang sebagai manusia. Karena, kemanusiaan itu satu. Artinya, bagaimana seharusnya kemanusiaan dari aspek hukum, politik, ekonomi, dan budaya.

Buku yang sarat nilai-nilai kemanusiaan ini juga menyampaikan pandangan Rene Cassin, salah seorang penggagas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) asal Lebanon. Rene menyatakan isi DUHAM sebetulnya bisa dibagi menjadi lima hal, antara lain hak sipil, hak sosial, hak politik, hak ekonomi dan budaya, serta tanggung jawab negara. Bahkan, Rene menjelaskan beberapa kata kunci yang memayungi pasal-pasal dalam DUHAM, yaitu “biarkan saya menjadi diri saya sendiri” untuk pasal hak sipil, “jangan campuri urusan kami” untuk pasal hak sosial, “biarkan kami turut berpartisipasi” untuk pasal hak politik, dan “beri kami mata pencaharian” untuk pasal hak ekonomi dan budaya (halaman 61-62).

Sayangnya, penjelasan Rene berbanding terbalik dengan apa yang dialami masyarakat Moro-Moro, mungkin juga daerah lain di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan cenderung tersisih, baik itu dihadapan hukum, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Bahkan, mereka sering terlibat konflik dengan perusahaan yang hak pengelolaannya diberikan oleh negara. Contoh nyatanya, kasus Mesuji yang menghiasi halaman media massa pada Desember 2011.

Buku ini akan semakin lengkap bila Oki mengulas bagaimana masyarakat Moro-Moro yang sama sekali belum pernah menikmati listrik. Padahal, di seberang desa mereka berdiri kokoh tiang listrik. Miris, masyarakat Moro-Moro yang sebagian besar petani itu hanya bisa memandang tiang listrik. Meski demikian, secara keseluruhan pesan yang disampaikan buku ini dapat ditangkap secara jelas, yaitu hilangnya hak-hak konstitusional masyarakat di Kawasan Register 45, Mesuji, Lampung.

Memang, tinggal di tempat konflik memberikan rasa khawatir. Sebab, ancaman penggusuran setiap saat bisa datang. Namun, bukan berarti hak-hak mereka sebagai warga negara dikurangi. Hingga kini, masyarakat Moro-Moro masih terus berjuang. Mereka tidak menyerah meski “balada” yang didendangkan tidak didengar.

Meminjam ucapan Tisnanta, Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji yang juga memberi kata pengantar buku ini, semoga ada petinggi negeri yang mau membaca buku ini. Karena, mereka akan dapat belajar bagaimana mengelola negeri sekaligus juga belajar apa yang akan terjadi bila mereka gagal. Semoga mereka masih memunyai hati.
*Hendry Sihaloho


 Jurnalis yang tinggal di Bandar Lampung

Kirim ke Teman  Cetak

Oki Hajiansyah Wahab
Oki Hajiansyah Wahab
" Jika Anda ingin mempublikasikan kembali tulisan ini di website atau blog Anda, mohon cantumkan link aktif menuju artikel yang bersangkutan termasuk semua link yang ada di dalam artikel tersebut, terima kasih. "

Berita "Resensi" Lainnya

Komentar Facebook

All Comments (0)

Sign In or Sign Up now to post a comment!